DPNTimes.com, Tanjung Selor – Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Utara kembali menjadi perhatian serius DPRD.
Peningkatan pendapatan dinilai berjalan terlalu lambat dan berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan strategis.
Anggota Komisi III DPRD Kaltara, Aluh Berlian, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mengambil langkah lebih agresif dalam mendorong sektor-sektor potensial penyumbang pendapatan.
Ia menyebut stagnasi PAD dapat berdampak langsung pada terhambatnya realisasi pembangunan yang telah direncanakan.
“Peningkatan PAD itu kebutuhan mendesak. Tanpa pendapatan yang memadai, pembangunan tidak bisa berlari kencang,” ujarnya, Senin (24/11/2025).
Selain lambannya pertumbuhan PAD, Aluh juga menyoroti khusus soal masih pelan dan parsialnya transformasi digital pada sektor pajak dan retribusi daerah.
Menurutnya, digitalisasi merupakan instrumen penting untuk meningkatkan akurasi pendataan, menutup celah kebocoran, serta memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran.
“Sistem digital itu bukan sekadar tren. Itu kebutuhan untuk memastikan pendapatan benar-benar masuk ke kas daerah,” tegasnya.
Dengan data yang lebih akurat melalui sistem digital, kata Aluh, pemerintah juga dapat menyusun perencanaan anggaran yang lebih presisi dan berbasis kebutuhan nyata.
“Dengan data akurat, perencanaan anggaran bisa lebih presisi,” imbuhnya.
(adv)
