DPNTimes.com, Tanjung Selor — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) menyoroti realisasi anggaran senilai Rp150 miliar yang dikucurkan pemerintah pusat untuk pembangunan Jembatan Malinau–Krayan.
Nilai tersebut dinilai masih terlalu kecil dibandingkan kebutuhan infrastruktur perbatasan yang jauh lebih kompleks.
Sekretaris Komisi II DPRD Kaltara, Agus Salim, mengatakan kondisi geografis menuju wilayah Krayan membutuhkan penanganan menyeluruh karena medan yang berat dan rawan kerusakan.
Ia menegaskan, anggaran yang tersedia saat ini tidak akan cukup untuk menyelesaikan pembangunan secara maksimal.
“Dana Rp150 miliar itu masih jauh dari cukup. Kami mendorong agar anggarannya ditingkatkan sampai Rp500 miliar. Itu bukan hanya untuk jembatan, tapi juga infrastruktur pendukung seperti badan jalan, irigasi, hingga syiring atau penahan tebing,” tegas Agus Salim, Minggu (23/11/2025).
Menurutnya, pembangunan jembatan hanyalah satu bagian dari kebutuhan besar di kawasan tersebut.
Akses menuju wilayah perbatasan masih membutuhkan pekerjaan panjang, mulai dari penataan struktur tanah, penguatan tebing, hingga drainase yang memadai agar jalan tidak mudah rusak, terutama saat musim hujan.
Politisi PAN tersebut menilai pemerintah tidak bisa melihat pembangunan infrastruktur perbatasan sebagai proyek yang terpisah-pisah.
“Kalau pembangunan dilakukan potong-potong, biaya perawatannya akan lebih besar. Jalan yang sudah dibangun tapi tidak dituntaskan akan mudah rusak dan akhirnya menambah beban anggaran di tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.
Agus menambahkan, menyelesaikan pembangunan dalam satu paket besar justru lebih efisien.
Selain menghemat biaya pemeliharaan, pendekatan tersebut juga memastikan kualitas infrastruktur lebih terjamin dan berumur panjang.
Ia menegaskan, usulan peningkatan anggaran menjadi Rp500 miliar bukanlah angka berlebihan.
Mengingat Krayan merupakan wilayah perbatasan yang menjadi beranda terdepan Indonesia, infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung ekonomi, mobilitas masyarakat, serta memperkuat kehadiran negara.
“Ini bukan soal proyek semata. Ini soal bagaimana negara hadir di perbatasan. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan perekonomian dan pelayanan publik. Karena itu, kami mendorong agar anggaran tahun 2026 diperbesar,” tandasnya. (adv)
