DPNTimes.com, Tanjung Selor – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berpotensi menghadapi perlambatan pembangunan pada tahun anggaran 2026.
Hal ini menyusul proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperkirakan turun signifikan hingga berada di kisaran Rp 2,2 triliun.
Penurunan anggaran tersebut dipicu oleh merosotnya porsi Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat, yang selama ini menjadi penopang utama kekuatan fiskal Kaltara.
Wakil Ketua II DPRD Kaltara, Muddain, mengatakan kondisi ini harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program dan kegiatan pada 2026.
“Setiap rupiah harus punya manfaat jelas untuk masyarakat. Tidak ada lagi ruang bagi program yang hanya menghabiskan anggaran tanpa dampak,” kata Muddain, Jumat (21/11/2025).
DPRD Akan Perketat Semua Tahapan APBD 2026
Muddain menegaskan, DPRD Kaltara akan memperketat proses mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan APBD demi memastikan belanja daerah tetap efisien di tengah kondisi fiskal yang menurun.
“Kami akan memperketat seluruh tahapan. Ini bukan situasi normal, jadi harus ada efisiensi ekstrem,” tegasnya.
Ia menyampaikan bahwa DPRD telah menerima Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026 dan kini memasuki tahap pembahasan intensif bersama pemerintah daerah.
“Kita sudah menerima Nota Pengantar Ranperda APBD 2026 dan kini masuk dalam pembahasan mendalam,” ujarnya.
Program Strategis Tidak Boleh Terhenti
Dalam pembahasan tersebut, DPRD akan mendorong agar pemerintah tetap menjaga keberlanjutan program strategis, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan pembangunan jangka panjang.
“Kami akan arahkan pemerintah agar fokus pada alokasi anggaran strategis. Ini tidak boleh berhenti meski fiskal kita mengalami penurunan,” tandasnya.
Menurut Muddain, efisiensi dan ketepatan program akan menjadi kunci utama agar pembangunan di Kaltara tetap berjalan di tengah tekanan fiskal(adv)
