DPNTimes.com, Tanjung Selor – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Achmad Djufrie, menyampaikan refleksi mendalam terkait perjalanan 13 tahun terbentuknya provinsi termuda di Indonesia tersebut.
Menurutnya, usia 13 tahun bukan hanya sekadar pencapaian administratif, melainkan hasil dari perjuangan panjang dalam membangun pondasi pemerintahan daerah yang sebelumnya menghadapi berbagai keterbatasan.
Achmad Djufrie menegaskan bahwa Kaltara dibangun dari kondisi awal yang sangat minim, baik dari segi anggaran maupun kapasitas kelembagaan.
Ketika awal berdiri, ujarnya, Kaltara nyaris tidak memiliki dukungan fiskal yang memadai untuk menjalankan roda pemerintahan.
Namun perlahan, situasi tersebut mulai berubah seiring meningkatnya kemampuan fiskal daerah.
Untuk 13 tahun Kaltara ini, Kaltara memiliki anggaran dari yang sangat sedikit, sampai di awal itu belum ada anggaran.
“Dari 300 juta, 500 juta, sampai 8 miliar, dan sekarang sudah sampai triliunan. Kita bersyukur dan berterima kasih,” ungkap politisi Gerindra itu, Minggu (16/11/2025).
Ia menilai bahwa bertambahnya kapasitas anggaran Kaltara adalah tanda bahwa pemerintah daerah telah berhasil memperkuat tata kelola, pengelolaan sumber daya, dan kemampuan menyusun prioritas pembangunan.
Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa tambahan anggaran harus diikuti dengan peningkatan efektivitas program pemerintah.
Meski anggaran mengalami peningkatan signifikan, Achmad Djufrie mengakui bahwa pemerintah pusat masih melakukan penyesuaian melalui kebijakan Transfer Ke Daerah (TKD). Penyesuaian tersebut berdampak pada jumlah final APBD Kaltara yang diterima setiap tahunnya.
Namun ia menegaskan bahwa angka yang berada pada kisaran Rp 2,2 triliun tetap cukup untuk menggerakkan percepatan pembangunan daerah.
“Walaupun pemerintah pusat memotong kita dengan Transfer Anggaran Ke Daerah (TKD), artinya Rp 2,2 triliun itu masih bisa untuk kita bergerak,” ujarnya.
Lebih jauh, Achmad menekankan bahwa tantangan pembangunan di Kaltara tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran, tetapi juga kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun program yang tepat sasaran.
Ia mengingatkan bahwa semangat kerja yang adaptif dan strategi pembangunan yang komprehensif menjadi kunci agar Kaltara dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki.
Menurutnya, 13 tahun perjalanan Kaltara harus dijadikan momentum untuk memperkuat kinerja pemerintahan dan mempercepat pencapaian visi-misi pembangunan daerah, khususnya di bidang infrastruktur, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Oleh sebab itu, kita berharap Pemprov Kaltara lebih gesit dalam menjalankan program-program pemerintahan sesuai visi-misi daerah. Jadi kita harus lebih gesit dengan keuangan yang memang terbatas ini,” tandasnya.
Peringatan 13 tahun Kaltara, menurut Achmad, bukan hanya menjadi ajang mengenang proses pembentukannya, tetapi juga menjadi pengingat tentang besarnya tanggung jawab yang harus dipikul untuk memastikan provinsi ini terus berkembang dan mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia.(adv)
