DPNTimes.com, Tanjung Selor — Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2026 menunjukkan penurunan signifikan.
Nilainya diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp 2,4 triliun, jauh lebih rendah dibanding tahun 2025 yang berada pada angka Rp 3,1 triliun.
Penurunan tajam ini membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara harus melakukan penyesuaian besar-besaran terhadap struktur anggaran 2026.
Koreksi terbesar terjadi pada komponen Transfer ke Daerah (TKD) yang dipangkas secara nasional.
TKD Turun Rp672 Miliar, Pendapatan Daerah Terkoreksi Berat
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Denny Harianto, menjelaskan bahwa proyeksi awal APBD 2026 sebenarnya berada pada kisaran Rp 2,9 triliun.
Namun angka tersebut harus direvisi setelah pemerintah pusat menetapkan rancangan TKD terbaru.
“Ternyata ada rancangan terkait TKD yang diterima di tahun 2026. Jauh turun. Semua provinsi juga mengalami hal yang sama,” ujar Denny.
Ia menegaskan bahwa koreksi TKD yang diterima Kaltara mencapai sekitar Rp672 miliar, sehingga Pemprov harus mengevaluasi ulang berbagai rencana belanja.
“Artinya ada belanja yang besar harus kita kurangi lagi. Beberapa hari ini kita kebut untuk menyesuaikan kembali belanja-belanja yang bisa diefisienkan,” jelasnya.
Ruang Fiskal Terhimpit, Belanja Pegawai Makan Porsi Terbesar
Denny mengungkapkan bahwa penurunan TKD cukup memukul kapasitas fiskal daerah.
Jika sebelumnya Kaltara menerima TKD sekitar Rp1,8–Rp1,9 triliun, kini nilainya hanya berada di kisaran Rp1,247 triliun.
Kondisi ini semakin menekan ruang belanja karena belanja pegawai saja sudah menyentuh lebih dari Rp900 miliar, belum termasuk pegawai paruh waktu dan tenaga honorer yang jumlahnya lebih dari 800 orang.
“Belum kita anggarkan pegawai paruh waktu dan tenaga honor. Ini menambah tekanan pada struktur belanja kita,” ucapnya.
Meski begitu, Pemprov tetap menargetkan kapasitas belanja berada pada kisaran 26 hingga 30 persen.
Sektor Prioritas Tetap Jalan, Perbatasan Tidak Bisa Maksimal
Meski harus melakukan pemangkasan di banyak lini, Denny memastikan bahwa sektor strategis tetap menjadi prioritas pembiayaan.
“Yang sifatnya prioritas nasional seperti pendidikan, pengawasan, dan peningkatan SDM tetap kita penuhi. Karena itu syarat dan wajib,” tegasnya.
Namun untuk pembangunan wilayah perbatasan, Pemprov mengakui tidak dapat melakukan optimalisasi seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Perbatasan tetap prioritas, tapi kita tidak bisa maksimal. Sekali lagi karena kemampuan keuangan daerah sangat terbatas,” tandasnya.
Proyeksi APBD Kaltara 2026
- Pendapatan: Rp 2.276.964.497.163
- Belanja: Rp 2.476.964.497.163
- Penerimaan Pembiayaan: Rp 200.000.000.000
