• Kaltara memanfaatkan ajang ini untuk mempromosikan potensi investasi, khususnya sektor hilirisasi industri, energi hijau, serta produk UMKM berpeluang ekspor kepada pelaku usaha nasional dan internasional.
  • Kegiatan turut dihadiri jajaran menteri Kabinet, duta besar negara sahabat, pimpinan dunia usaha nasional, Ketua Apindo se-Indonesia, dan perwakilan pemerintah daerah kawasan timur Indonesia.

DPNTimes.com,MAKASSARGubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menghadiri pembukaan Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 2026 sekaligus Apindo UMKM & Business Investment Expo 2026 di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (4/8).

Baca Juga  Pemprov Kaltara Susun RAD Pengarusutamaan Gender Kaltara 2025-2029

Keikutsertaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam pameran investasi yang berlangsung pada 3–4 Agustus 2026 tersebut dimanfaatkan untuk mempromosikan potensi daerah, peluang investasi, serta produk unggulan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kepada pelaku usaha nasional maupun internasional.

« of 5 »

Gubernur Zainal mengatakan Apindo Expo 2026 menjadi wadah strategis untuk memperkenalkan potensi investasi Kaltara, khususnya di sektor hilirisasi industri, energi hijau dan produk UMKM yang memiliki peluang ekspor.

“Keikutsertaan Kaltara dalam Apindo Expo 2026 bukan sekadar pameran. Ini adalah platform strategis untuk menunjukkan kepada dunia usaha bahwa Kaltara memiliki potensi investasi yang sangat menjanjikan,” ujarnya.

Baca Juga  Humas Polri dan SMSI Perkuat Kolaborasi Wujudkan Pemilu Damai

Ia berharap partisipasi Kaltara dalam kegiatan tersebut dapat membuka peluang kerja sama investasi, memperluas akses pasar bagi UMKM lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja.

Rakerkonas Apindo 2026 dan Apindo UMKM & Business Investment Expo turut dihadiri jajaran menteri Kabinet, duta besar negara sahabat, pimpinan dunia usaha nasional, Ketua Apindo se-Indonesia, serta perwakilan pemerintah daerah dari kawasan timur Indonesia. (dkisp)