<p>DPNTimes.com, Tanjung Selor &#8211; Wacana pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) kembali mencuat di Kalimantan Utara seiring meningkatnya kebutuhan layanan dasar di wilayah-wilayah terpencil.</p>
<p>Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Ruman Tumbo, menilai bahwa sejumlah daerah, termasuk Kabudaya, telah memenuhi alasan kuat untuk dimekarkan agar pelayanan publik lebih mudah dijangkau masyarakat.</p>
<p>Ruman menegaskan bahwa jarak yang jauh dari pusat pemerintahan menjadi persoalan utama yang dirasakan warga di wilayah perbatasan.</p>
<p>Ia mencontohkan beberapa daerah yang bahkan lebih dekat ke Malaysia dibandingkan ke pusat kabupaten di Indonesia.</p>
<p>“Kalau DOB itu, Krayan itu wajib sebenarnya jadi daerah baru karena jauh dari kota. Dia lebih dekat ke Malaysia daripada ke Indonesia,” ujarnya</p>
<p>Menurutnya, kebutuhan pemekaran bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan nyata yang terus disuarakan masyarakat di perbatasan.</p>
<p>Namun demikian, hambatan terbesar dalam realisasinya justru berasal dari kebijakan moratorium pemerintah pusat yang menghentikan pembentukan daerah baru sejak beberapa tahun terakhir.</p>
<p>“Anda tahu apa pertimbangannya pusat, kok di-moratorium semua di sini,” kata Ruman, menyinggung ketidakjelasan kebijakan tersebut.</p>
<p>Ia menilai pemerintah pusat perlu lebih melihat kondisi riil di lapangan, terutama terkait kesulitan masyarakat memperoleh pelayanan dasar.</p>
<p>Ruman mengungkapkan bahwa pada 25 November mendatang akan digelar pertemuan bersama Dirjen Otonomi Daerah, yang rencananya berlangsung di Kabudaya.</p>
<p>Ia telah menerima undangan resmi dan berkomitmen untuk menyampaikan langsung urgensi pemekaran wilayah tersebut dalam forum tersebut.</p>
<p>Dicontohkan Ruman, bahwa situasi Kabudaya hampir serupa dengan Sebatik, wilayah perbatasan yang selama ini membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.</p>
<p>Namun, menurutnya, persoalan yang sering muncul dalam wacana DOB adalah soal pengelolaan sumber daya alam (SDA).</p>
<p>“Yang jadi masalah dalam DOB-DOB ini kan SDA-nya. Bagaimana kalau hasil tambang semua ditarik ke pusat?” ujarnya.</p>
<p>Ruman menilai bahwa idealnya sebagian besar pendapatan dari SDA harus tetap berada di daerah untuk mempercepat pembangunan.</p>
<p>Namun ia menyebut bahwa isu DOB kerap berubah menjadi persoalan politik yang menunda kesejahteraan masyarakat. Ia bahkan menyinggung satu wilayah yang tetap diberi izin meski moratorium masih berlaku.</p>
<p>“Contohnya Popo itu, karena politis moratorium tapi dikasih. Itu sebenarnya bagus itu DOB,” ungkapnya.</p>
<p>Meski polemik tersebut masih terjadi, Ruman tetap menegaskan bahwa pemekaran wilayah merupakan instrumen strategis untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.</p>
<p>“Tujuan daripada DOB adalah untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Wilayah kita luas sekali. Bupati tidak mampu menjangkau semua dengan anggaran terbatas,” tegasnya.</p>
<p>Ia menambahkan bahwa dukungannya terhadap pemekaran bukan muncul tiba-tiba, melainkan telah ia suarakan sejak lebih dari satu dekade lalu.</p>
<p>“Saya sudah tanda tangan dukungan DOB dari 15 tahun lalu. Ini bukan hal baru. Kita ingin pelayanan pemerintah lebih dekat, pembangunan lebih cepat,” ujarnya.</p>
<p>Meski demikian, ia menyadari bahwa keputusan akhir tetap berada di pemerintah pusat. Selama moratorium belum dicabut, wacana DOB di Kalimantan Utara kemungkinan akan terus menguat tanpa kejelasan.</p>
<p>Namun Ruman berharap pertemuan 25 November nanti dapat membuka kembali ruang pembahasan dan mendorong pemerintah pusat melihat urgensi tersebut secara lebih objektif.(adv)</p>
 
 <!--begin code -->

 
 <div class="pp-multiple-authors-boxes-wrapper pp-multiple-authors-wrapper pp-multiple-authors-layout-boxed multiple-authors-target-the-content box-post-id-2639 box-instance-id-1 ppma_boxes_2639"
 data-post_id="2639"
 data-instance_id="1"
 data-additional_class="pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content"
 data-original_class="pp-multiple-authors-boxes-wrapper pp-multiple-authors-wrapper box-post-id-2639 box-instance-id-1">
 <h2 class="widget-title box-header-title">Author</h2>
 <span class="ppma-layout-prefix"></span>
 <div class="ppma-author-category-wrap">
 <span class="ppma-category-group ppma-category-group-1 category-index-0">
 <ul class="pp-multiple-authors-boxes-ul author-ul-0">
 
 <li class="pp-multiple-authors-boxes-li author_index_0 author_admin has-avatar">
 <div class="pp-author-boxes-avatar">
 <div class="avatar-image">
 <img alt='Redaksi' src='https://dpntimes.com/wp-content/litespeed/avatar/1/3dd8909d3ee130837f715406787b3c4c.jpg?ver=1772879460' srcset='https://dpntimes.com/wp-content/litespeed/avatar/1/074b148a05161419788cbd59ae55eeeb.jpg?ver=1772879460 2x' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /> </div>
 </div>
 
 <div class="pp-author-boxes-avatar-details">
 <div class="pp-author-boxes-name multiple-authors-name"><a href="https://dpntimes.com/author/admin/" rel="author" title="Redaksi" class="author url fn">Redaksi</a></div> 
 <div class="pp-author-boxes-description multiple-authors-description author-description-0">
 </div>
 
 <span class="pp-author-boxes-meta multiple-authors-links">
 <a href="https://dpntimes.com/author/admin/" title="View all posts">
 <span>View all posts</span>
 </a>
 </span>
 <a class="ppma-author-user_url-profile-data ppma-author-field-meta ppma-author-field-type-url" aria-label="Website" href="http://dpntimes.com" target="_self"><span class="dashicons dashicons-admin-links"></span> </a><a class="ppma-author-user_email-profile-data ppma-author-field-meta ppma-author-field-type-email" aria-label="Email" href="mailto:dpntimes@gmail.com" target="_self"><span class="dashicons dashicons-email-alt"></span> </a>
 </div>
 </li>
 </ul>
 </span>
 </div>
 <span class="ppma-layout-suffix"></span>
 </div>
 <!--end code -->
 
 
 

This website uses cookies.
