<p>DPNTimes.com, Tanjung Selor — Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H Hamka, menyerukan agar Pemerintah Daerah mulai menginisiasi program pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang berbasis komunitas.</p>
<p>Langkah ini dinilai mendesak mengingat semakin tingginya kerentanan masyarakat Kaltara terhadap praktik perdagangan orang, khususnya karena wilayah provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga.</p>
<p>Menurut Hamka, konteks geografis Kaltara sebagai daerah perbatasan membuka peluang terjadinya pergerakan pekerja migran nonprosedural.</p>
<p>Situasi tersebut diperparah dengan maraknya perekrutan ilegal yang menyasar masyarakat desa, terutama mereka yang memiliki keterbatasan informasi mengenai prosedur migrasi yang sah.</p>
<p>“Kita melihat kerentanan masyarakat terhadap praktik perdagangan orang semakin tinggi. Karena itu, pemerintah daerah harus mengambil langkah preventif berbasis komunitas,” ujar Hamka, Senin (17/11/2025).</p>
<h2><strong>Pengawasan Harus Sejalan Dengan Perlindungan PMI</strong></h2>
<p>Legislator asal Kabupaten Bulungan ini menekankan bahwa pengawasan terhadap mobilitas manusia, baik yang masuk maupun keluar wilayah Kaltara, harus diiringi dengan perlindungan yang lebih kuat terhadap pekerja migran Indonesia (PMI).</p>
<p>Menurutnya, fokus pengawasan tidak boleh hanya diarahkan pada tenaga kerja asing atau aktivitas lintas batas, tetapi juga pada warga negara Indonesia yang berpotensi diberangkatkan secara ilegal.</p>
<p>“Perlindungan PMI harus ditempatkan sebagai kepentingan utama negara. Kita tidak boleh lengah,” tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.</p>
<p>Hamka juga menilai bahwa kerja sama dengan pihak imigrasi, kepolisian, dan instansi teknis terkait harus diperkuat untuk memutus mata rantai perdagangan orang.</p>
<p>Banyak kasus, kata dia, terjadi karena celah pengawasan dimanfaatkan oleh oknum calo atau agen yang tidak bertanggung jawab.</p>
<h2><strong>Pentingnya Edukasi Migrasi Aman</strong></h2>
<p>Dalam kesempatan tersebut, Hamka mengungkapkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat desa terhadap prosedur keberangkatan resmi menjadi salah satu akar persoalan.</p>
<p>Minimnya literasi migrasi aman membuka ruang manipulasi oleh pihak-pihak tertentu yang menjanjikan pekerjaan cepat tanpa persyaratan administratif.</p>
<p>“Pola perekrutan ilegal masih terjadi di desa-desa. Edukasi migrasi aman sangat krusial untuk menutup peluang manipulasi dan penipuan,” jelasnya.</p>
<p>Ia menambahkan, TPPO tidak hanya berkaitan dengan pemalsuan dokumen atau keberangkatan nonprosedural, tetapi juga menyangkut ancaman keselamatan dan kesejahteraan warga negara yang bekerja di luar negeri tanpa perlindungan hukum.</p>
<h2>Program Pencegahan Berbasis Komunitas</h2>
<p>Untuk itu, Komisi I DPRD Kaltara mendorong pemerintah daerah membentuk program pencegahan TPPO yang melibatkan tokoh masyarakat, aparat desa, keluarga calon pekerja, hingga kelompok pemuda di wilayah rawan migrasi ilegal.</p>
<p>“Upaya pencegahan harus komprehensif dan berkelanjutan. Keterlibatan komunitas sangat menentukan dalam menekan praktik perdagangan orang,” tegasnya.</p>
<p>Hamka menyebut bahwa pencegahan berbasis komunitas memungkinkan deteksi dini terhadap perekrutan ilegal, sekaligus menghadirkan sistem pengawasan sosial yang lebih kuat.</p>
<p>Ia menilai pendekatan ini efektif diterapkan di wilayah perdesaan mengingat hubungan sosial antarwarganya yang kuat.</p>
<p>Dengan dorongan ini, DPRD berharap pemerintah daerah—baik provinsi maupun kabupaten/kota—dapat menyiapkan program konkret mulai 2026.</p>
<p>Program tersebut diharapkan tidak hanya berupa sosialisasi, tetapi juga pendampingan, penguatan kapasitas aparat desa, hingga koordinasi intensif antarlembaga.(adv)</p>
 
 <!--begin code -->

 
 <div class="pp-multiple-authors-boxes-wrapper pp-multiple-authors-wrapper pp-multiple-authors-layout-boxed multiple-authors-target-the-content box-post-id-2639 box-instance-id-1 ppma_boxes_2639"
 data-post_id="2639"
 data-instance_id="1"
 data-additional_class="pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content"
 data-original_class="pp-multiple-authors-boxes-wrapper pp-multiple-authors-wrapper box-post-id-2639 box-instance-id-1">
 <h2 class="widget-title box-header-title">Author</h2>
 <span class="ppma-layout-prefix"></span>
 <div class="ppma-author-category-wrap">
 <span class="ppma-category-group ppma-category-group-1 category-index-0">
 <ul class="pp-multiple-authors-boxes-ul author-ul-0">
 
 <li class="pp-multiple-authors-boxes-li author_index_0 author_admin has-avatar">
 <div class="pp-author-boxes-avatar">
 <div class="avatar-image">
 <img alt='Redaksi' src='https://dpntimes.com/wp-content/litespeed/avatar/1/3dd8909d3ee130837f715406787b3c4c.jpg?ver=1773484447' srcset='https://dpntimes.com/wp-content/litespeed/avatar/1/074b148a05161419788cbd59ae55eeeb.jpg?ver=1773484446 2x' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /> </div>
 </div>
 
 <div class="pp-author-boxes-avatar-details">
 <div class="pp-author-boxes-name multiple-authors-name"><a href="https://dpntimes.com/author/admin/" rel="author" title="Redaksi" class="author url fn">Redaksi</a></div> 
 <div class="pp-author-boxes-description multiple-authors-description author-description-0">
 </div>
 
 <span class="pp-author-boxes-meta multiple-authors-links">
 <a href="https://dpntimes.com/author/admin/" title="View all posts">
 <span>View all posts</span>
 </a>
 </span>
 <a class="ppma-author-user_url-profile-data ppma-author-field-meta ppma-author-field-type-url" aria-label="Website" href="http://dpntimes.com" target="_self"><span class="dashicons dashicons-admin-links"></span> </a><a class="ppma-author-user_email-profile-data ppma-author-field-meta ppma-author-field-type-email" aria-label="Email" href="mailto:dpntimes@gmail.com" target="_self"><span class="dashicons dashicons-email-alt"></span> </a>
 </div>
 </li>
 </ul>
 </span>
 </div>
 <span class="ppma-layout-suffix"></span>
 </div>
 <!--end code -->
 
 
 

This website uses cookies.
