DPNTimes.com, Tanjung Selor – Fraksi PKB–NasDem–PAN DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara agar langkah efisiensi anggaran dalam penyusunan RAPBD 2026 tidak berujung pada penurunan kualitas pelayanan publik.
Penegasan tersebut disampaikan melalui Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar RAPBD 2026 yang dibacakan beberapa waktu lalu.
Anggota Fraksi PKB–NasDem–PAN, Vamelia, menekankan bahwa penghematan anggaran tetap harus diimbangi dengan kesiapan belanja tidak terduga yang proporsional.
“Anggaran cadangan perlu disiapkan untuk mengantisipasi potensi gejolak ekonomi, agar pelayanan publik tetap berjalan optimal,” ujar politisi asal Kabupaten Tana Tidung tersebut.
Efisiensi Tidak Boleh Mengurangi Layanan Esensial
Fraksi menyatakan bahwa penurunan anggaran pada sejumlah pos tidak boleh mengurangi efektivitas layanan dasar bagi masyarakat.
Sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar disebut sebagai sektor yang paling rentan terdampak apabila efisiensi tidak dilakukan secara hati-hati.
Menurut Fraksi PKB–NasDem–PAN, setiap kebijakan penghematan harus dilakukan secara cermat dan terencana agar tidak mengganggu kegiatan pelayanan esensial yang selama ini menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Pengelolaan Anggaran Harus Berbasis Data dan Analisis Risiko
Fraksi juga menekankan pentingnya penerapan prioritas anggaran berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
Selain itu, analisis risiko dianggap penting dalam memastikan penggunaan belanja tidak terduga dapat berjalan tepat sasaran dan efisien.
“Efisiensi bukan sekadar pemotongan belanja, tetapi pengelolaan anggaran yang cerdas sehingga pelayanan publik tetap berkualitas,” tambah Vamelia.
Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Tanpa Mengurangi Layanan
Fraksi PKB–NasDem–PAN berharap strategi efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah daerah tidak hanya mampu menghadapi ketidakpastian ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.
Langkah penghematan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas.(adv)
