<h2 data-start="2883" data-end="2896"><strong data-start="2883" data-end="2896">Intisari:</strong></h2>
<ul data-start="2897" data-end="3147">
<li data-section-id="1nbt7j2" data-start="2897" data-end="2985">DPRD Nunukan mendesak pembayaran ganti rugi lahan Embung Lapri segera diselesaikan.</li>
<li data-section-id="ney9zn" data-start="2986" data-end="3066">Warga ancam batalkan pelepasan lahan akibat belum ada kepastian pembayaran.</li>
<li data-section-id="1f0p3vi" data-start="3067" data-end="3147">Kerugian warga ditaksir mencapai Rp271 miliar akibat lahan tidak produktif.</li>
</ul>
<p data-start="323" data-end="526"><strong data-start="323" data-end="348">DPNTimes.com, NUNUKAN</strong> – Polemik pembayaran ganti rugi lahan proyek Embung Lapri kembali memanas. DPRD Kabupaten Nunukan mendesak instansi terkait segera menuntaskan pembayaran kepada warga terdampak.</p>
<p data-start="528" data-end="780">Desakan tersebut disampaikan dalam rapat kerja yang digelar di Ruang Ambalat I Kantor DPRD Nunukan, Rabu (29/4/2026), dengan menghadirkan Perumda Tirta Taka, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).</p>
<p data-start="782" data-end="939">Rapat digelar menyusul ancaman 40 kepala keluarga (KK) pemilik lahan yang menyatakan siap membatalkan pelepasan lahan jika hak mereka tak kunjung dibayarkan.</p>
<p data-start="941" data-end="1152">Wakil Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Arpiah, menegaskan persoalan ini tidak boleh terus berlarut. Ia mengingatkan pembebasan lahan Embung Lapri telah berlangsung sejak 2007 dan hingga kini belum sepenuhnya tuntas.</p>
<p data-start="1154" data-end="1309">“Ini menyangkut hak masyarakat. Jika terus ditunda, bukan hanya proyek yang terhambat, tapi kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa menurun,” tegasnya.</p>
<p data-start="1311" data-end="1521">Menurutnya, proyek Embung Lapri memiliki peran strategis dalam menjamin pasokan air bersih di Pulau Sebatik. Karena itu, penyelesaian ganti rugi harus menjadi prioritas agar tidak memicu konflik berkepanjangan.</p>
<p data-start="1523" data-end="1737">Sementara itu, salah satu pemilik lahan, Sulaiman, menyampaikan kekecewaan karena janji pembayaran sejak tahun lalu belum juga terealisasi. Ia menyebut lahan yang sebelumnya produktif kini tidak dapat dimanfaatkan.</p>
<p data-start="1739" data-end="1849">“Kami sudah menunggu terlalu lama. Kalau tidak ada kepastian, kami siap membatalkan pelepasan lahan,” ujarnya.</p>
<p data-start="1851" data-end="2010">Hal serupa disampaikan Kepala Desa Lapri, Syamsu Rijal. Ia menilai warga terdampak mengalami kerugian berlapis, baik dari sisi ekonomi maupun akses air bersih.</p>
<p data-start="2012" data-end="2109">“Warga terdampak dua kali. Lahan tidak bisa dimanfaatkan, air bersih juga belum stabil,” katanya.</p>
<p data-start="2111" data-end="2220">Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antarinstansi yang dinilai memperlambat proses administrasi pembayaran.</p>
<p data-start="2222" data-end="2408">Anggota DPRD Nunukan, Muhammad Mansur, menegaskan instansi teknis tidak boleh lagi berdebat soal prosedur. Ia menyebut anggaran ganti rugi telah tersedia dan harus segera direalisasikan.</p>
<p data-start="2410" data-end="2574">“Jangan sampai masyarakat menjadi korban koordinasi yang lemah. Kami beri batas waktu, jika belum ada perkembangan, DPRD siap mengambil langkah lanjutan,” tegasnya.</p>
<p data-start="2576" data-end="2738">Dalam rapat tersebut terungkap estimasi kerugian warga terdampak mencapai lebih dari Rp271 miliar akibat lahan yang tidak produktif selama lebih dari satu dekade.</p>
<p data-start="2740" data-end="2876">DPRD pun menegaskan ultimatum agar pembayaran segera dituntaskan guna mencegah proyek strategis air bersih tersebut terancam mandek. (*)</p>
 
 <!--begin code -->

 
 <div class="pp-multiple-authors-boxes-wrapper pp-multiple-authors-wrapper pp-multiple-authors-layout-boxed multiple-authors-target-the-content box-post-id-2639 box-instance-id-1 ppma_boxes_2639"
 data-post_id="2639"
 data-instance_id="1"
 data-additional_class="pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content"
 data-original_class="pp-multiple-authors-boxes-wrapper pp-multiple-authors-wrapper box-post-id-2639 box-instance-id-1">
 <h2 class="widget-title box-header-title">Author</h2>
 <span class="ppma-layout-prefix"></span>
 <div class="ppma-author-category-wrap">
 <span class="ppma-category-group ppma-category-group-1 category-index-0">
 <ul class="pp-multiple-authors-boxes-ul author-ul-0">
 
 <li class="pp-multiple-authors-boxes-li author_index_0 author_admin has-avatar">
 <div class="pp-author-boxes-avatar">
 <div class="avatar-image">
 <img alt='Redaksi' src='https://dpntimes.com/wp-content/litespeed/avatar/1/3dd8909d3ee130837f715406787b3c4c.jpg?ver=1785582764' srcset='https://dpntimes.com/wp-content/litespeed/avatar/1/074b148a05161419788cbd59ae55eeeb.jpg?ver=1785582764 2x' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /> </div>
 </div>
 
 <div class="pp-author-boxes-avatar-details">
 <div class="pp-author-boxes-name multiple-authors-name"><a href="https://dpntimes.com/author/admin/" rel="author" title="Redaksi" class="author url fn">Redaksi</a></div> 
 <div class="pp-author-boxes-description multiple-authors-description author-description-0">
 </div>
 
 <span class="pp-author-boxes-meta multiple-authors-links">
 <a href="https://dpntimes.com/author/admin/" title="View all posts">
 <span>View all posts</span>
 </a>
 </span>
 <a class="ppma-author-user_url-profile-data ppma-author-field-meta ppma-author-field-type-url" aria-label="Website" href="http://dpntimes.com" target="_self"><span class="dashicons dashicons-admin-links"></span> </a><a class="ppma-author-user_email-profile-data ppma-author-field-meta ppma-author-field-type-email" aria-label="Email" href="mailto:dpntimes@gmail.com" target="_self"><span class="dashicons dashicons-email-alt"></span> </a>
 </div>
 </li>
 </ul>
 </span>
 </div>
 <span class="ppma-layout-suffix"></span>
 </div>
 <!--end code -->
 
 
 

This website uses cookies.
