DPNTimes.com, Tanjung Selor – Dorongan percepatan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah perbatasan kembali menguat.
Hal ini ditegaskan Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Ruman Tumbo, usai menghadiri seminar nasional bertema “Peluang dan Tantangan DOB bagi Akselerasi Pembangunan serta Kesejahteraan Perbatasan yang Menjadi Ring of Defense Ibu Kota Nusantara (IKN)”.
Ruman menilai pemerintah pusat perlu memberikan perhatian khusus terhadap usulan tiga DOB yang telah diperjuangkan lebih dari satu dekade, yakni Kebudayaan Perbatasan, Krayan, dan Sebatik.
Ketiga wilayah tersebut dinilai memiliki urgensi strategis karena berada tepat di garis depan perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
“Usulan pemekaran ini sudah lebih dari 10 tahun menunggu. Pemerintah pusat harus melihat urgensi di perbatasan, apalagi ini menjadi pagar pertahanan terluar dari IKN,” tegas Ruman, Selasa (26/11/2025).
DOB Bernilai Strategis untuk Pertahanan dan Kesejahteraan
Ruman menjelaskan bahwa pemekaran wilayah tidak hanya berkaitan dengan pemerataan pembangunan, tetapi juga menyangkut kepentingan strategis pertahanan negara.
Dengan status sebagai beranda Indonesia, wilayah-wilayah perbatasan seharusnya mendapatkan skema penguatan struktur pemerintahan yang lebih proporsional.
Menurutnya, luasnya cakupan wilayah Nunukan membuat pelayanan publik sering kali tidak berjalan optimal.
DOB dinilai menjadi solusi nyata untuk mendekatkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Tidak ada pilihan lain. Jika kita ingin memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat perbatasan sekaligus memperkuat posisi pertahanan negara, pemekaran wilayah harus menjadi prioritas,” ujar Ruman.
Harap Pemerintah Pusat Kaji Ulang Moratorium
Dalam forum seminar tersebut, Ruman berharap seluruh pemangku kepentingan—baik pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, maupun organisasi masyarakat—dapat menyuarakan dukungan bersama agar pemerintah pusat membuka kembali ruang pembahasan DOB di Nunukan.
Ia menekankan bahwa semangat pemekaran telah diperjuangkan bertahun-tahun dan tidak boleh tenggelam hanya karena kebijakan moratorium di tingkat pusat.
“Momentum seminar ini harus menjadi dorongan bersama agar pemerintah pusat kembali mengkaji moratorium pemekaran, khususnya untuk wilayah-wilayah strategis di perbatasan,” pungkasnya. (adv)
