DPNTimes.com, Tanjung Selor – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) menyampaikan kritik tajam terhadap sejumlah pos anggaran Pemerintah Provinsi yang dinilai masih boros dan kurang efektif.
Kritik tersebut disampaikan dalam pemandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD 2026, Selasa (18/11/2025).
Juru Bicara Fraksi Demokrat, H. Saleh, menegaskan masih ditemukannya kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, beberapa program justru menghabiskan anggaran tanpa manfaat yang signifikan.
Ia menilai belanja seremonial dan kegiatan non-esensial lainnya perlu menjadi perhatian serius. Fraksi Demokrat meminta agar pos belanja tersebut dipangkas demi menjaga efisiensi fiskal daerah.
“Kegiatan seremonial, perjalanan dinas berlebih, dan program yang tidak produktif harus dikurangi,” ujar Saleh dalam penyampaiannya.
Saleh menjelaskan bahwa belanja operasional sering kali mendominasi APBD, sehingga mengurangi porsi anggaran untuk pembangunan. Kondisi ini dinilai dapat menghambat percepatan pelayanan publik.
Menurutnya, langkah penghematan perlu dilakukan agar pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk mendukung program prioritas. Terutama sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Ia menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar pilihan, tetapi kebutuhan mendesak di tengah situasi fiskal yang semakin menantang. Pemerintah daerah diminta lebih teliti dalam menyusun anggaran.
“Pemprov harus berani mengambil keputusan tegas. Setiap rupiah harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Fraksi Demokrat juga mendorong Pemprov melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan yang berpotensi menjadi pemborosan. Termasuk kegiatan yang terlalu sering dan tidak memiliki indikator kinerja jelas.
Selain itu, Demokrat menilai pentingnya realokasi anggaran dari pos konsumtif menuju belanja pembangunan. Hal ini disebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat pelayanan publik.
Fraksi Demokrat menekankan bahwa APBD harus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan layanan. Bukan sebaliknya, justru membiayai kegiatan yang tidak berdampak.
Saleh memastikan pihaknya akan mengawal pembahasan APBD agar lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran.
Ia berharap Pemprov dapat mempertimbangkan masukan tersebut secara serius.
Dengan berbagai catatan itu, Fraksi Demokrat menegaskan komitmennya agar APBD 2026 benar-benar berpihak pada masyarakat dan bukan pada pemborosan.(adv)
