BPK RI

Gubernur Kaltara mengikuti Exit Meeting BPK RI yang membahas tantangan ketahanan pangan nasional dan langkah memperkuat koordinasi pusat-daerah.

Pemprov Kaltara menyerahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 kepada DPRD Kaltara dan kembali meraih opini WTP ke-12 berturut-turut dari BPK RI.

Sekprov Denny ajak ASN Kaltara dukung Sensus Ekonomi 2026 dengan data jujur serta jaga komitmen tata kelola keuangan raih WTP 12 kali.

Kaltara raih Opini WTP ke-12 dari BPK RI, Gubernur Zainal tegaskan komitmen memperkuat tata kelola dan akuntabilitas keuangan daerah.

Pemprov Kaltara menegaskan komitmen menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sebagai upaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.

…

…

…

…