Pemprov Kaltara mendukung pembentukan Kanwil Kementerian HAM definitif dengan menyiapkan lahan hibah di Tanjung Selor guna memperkuat perlindungan HAM dan stabilitas sosial.
Recent News
Sekprov Finalisasi Dashboard Executive, Perkuat Integrasi Data Pembangunan
Pemprov Kaltara memfinalisasi Dashboard Executive dan integrasi data lintas OPD guna memperkuat transformasi digital serta mendukung kebijakan pembangunan berbasis data.
Gubernur Canangkan Sensus Ekonomi 2026, Dorong Data Akurat untuk Perencanaan Pembangunan Kaltara
Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 sebagai langkah strategis menghasilkan data akurat untuk mendukung kebijakan pembangunan, UMKM, dan investasi daerah.
DPNTimes
Gubernur Dukung Pembentukan Kanwil Imigrasi Mandiri, Siapkan Lahan Terpadu 20 Hektare
Pemprov Kaltara menyiapkan lahan 20 hektare untuk mempercepat pembentukan Kanwil Imigrasi dan Pemasyarakatan mandiri di Tanjung Selor.
Audiensi BPJS Kesehatan, Gubernur Tegaskan Komitmen Perluas Akses Layanan Kesehatan
Gubernur Kaltara mendorong perusahaan mendukung kepesertaan JKN melalui CSR guna memperluas akses layanan kesehatan masyarakat.
Kaltara Raih Opini WTP ke-12, Gubernur Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Keuangan
Kaltara raih Opini WTP ke-12 dari BPK RI, Gubernur Zainal tegaskan komitmen memperkuat tata kelola dan akuntabilitas keuangan daerah.
Arming Apresiasi Kompetisi Debat Demokrasi Pelajar di Nunukan
Kompetisi debat demokrasi pelajar di Nunukan diapresiasi Arming sebagai langkah mencegah buta politik generasi muda.
Reses di Jalan Rimba, Ruman Tumbo Serap Aspirasi Petani dan Nelayan
Ruman Tumbo S.H menggelar reses di Jalan Rimba, menyerap aspirasi petani, nelayan, dan pembudidaya rumput laut.
Arming Serahkan Bantuan Semen untuk Pembangunan Gereja GPIB Immanuel Bambangan
Bantuan semen untuk Gereja GPIB Immanuel Bambangan diberikan Arming guna mendukung percepatan pembangunan rumah ibadah.
Coffee Morning Bersama Sekprov Kaltara Bahas Sinergi Pemerintah dan Media
Pergub kerja sama media di Kaltara didorong segera disahkan untuk memperkuat kepastian hukum kemitraan pemerintah dan pers.
No More Posts Available.
No more pages to load.
