DPNTimes.com, Tanjung Selor – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Ruman Tumbo, menyuarakan keprihatinan mendalam atas kondisi infrastruktur dasar di wilayah perbatasan, khususnya di kawasan Krayan, Kabupaten Nunukan.
Ia mendesak pemerintah pusat untuk “melek mata” dan melihat langsung ketertinggalan pembangunan yang masih dialami masyarakat di daerah terdepan Indonesia tersebut.
Politisi senior Partai Demokrat itu menilai situasi Krayan sangat ironis. Meski berada di garis batas negara, wilayah yang disebutnya sebagai pagar hidup Republik itu selama bertahun-tahun masih tertinggal jauh dibandingkan daerah tetangga di Malaysia.
“Jalan perbatasan di Krayan itu bukan hanya rusak. Banyak yang bahkan tidak layak disebut jalan. Masyarakat bergerak seperti di wilayah yang tak pernah tersentuh republik,” ujar Ruman Tumbo, Selasa (18/11/2025).
Akses Darat Memprihatinkan, Mobilitas Ekonomi Tersendat
Ruman menjelaskan, sejumlah akses darat di Krayan masih berupa jalur tanah berlubang yang berubah sangat licin saat hujan.
Kondisi itu menyulitkan warga untuk berkegiatan, bahkan untuk sekadar keluar-masuk kampung.
“Kita bicara kawasan strategis nasional, tapi masyarakat masih harus menempuh perjalanan ekstrem berjam-jam. Bandingkan dengan daerah seberang (Malaysia), infrastrukturnya jauh lebih tertata,” tegasnya.
Ketimpangan infrastruktur itu, menurutnya, bisa berdampak pada mobilitas barang, kegiatan ekonomi, hingga rasa kehadiran negara bagi masyarakat perbatasan.
“Kalau akses darat saja gagal hadir, bagaimana investasi dan layanan publik mau berkembang,” tambahnya.
Kesehatan Minim, Rujukan Tergantung Cuaca
Selain jalan, sektor kesehatan di Krayan juga tidak kalah memprihatinkan. Ruman menyebut, masih banyak desa yang hanya memiliki satu tenaga kesehatan untuk melayani puluhan hingga ratusan warga.
“Tenaga kesehatan minim, obat terbatas, fasilitas sering tidak memadai. Dalam kondisi darurat, warga hanya mengandalkan penerbangan perintis. Kalau cuaca buruk, nyawa jadi taruhannya,” jelasnya.
Pendidikan Juga Tertinggal
Permasalahan pendidikan pun menjadi sorotan. Ruman menyebut masih banyak sekolah dengan kondisi bangunan yang lapuk dan kekurangan ruang belajar, sehingga siswa harus bergantian masuk kelas.
“Bagaimana kita bicara kualitas SDM kalau fasilitas dasarnya saja belum terpenuhi,” tegas legislator asal Nunukan tersebut.
Desak Program Khusus Percepatan Pembangunan Perbatasan
Ruman meminta pemerintah pusat tidak menjadikan perbatasan hanya sebagai slogan kedaulatan.
Ia menilai Krayan membutuhkan program percepatan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Pusat jangan hanya datang saat agenda seremonial. Ada warga yang hidup lebih dekat ke Malaysia daripada ke kota kabupatennya sendiri. Negara harus hadir melalui infrastruktur yang memadai,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan perbatasan bukan sekadar proyek fisik, tetapi menyangkut harga diri dan keadilan bagi masyarakat yang menjaga garda terdepan negara.
“Krayan itu garda depan Indonesia. Tapi sampai hari ini, mereka seperti hidup di halaman belakang republik,” tutupnya.(adv)
